Di balik setiap kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, terdapat data yang berbicara jujur. Sayangnya, di sisi lain suara perempuan dan anak sering kali tak terdengar dalam tumpukan angka pembangunan. Inilah yang ingin diubah oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui penguatan kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
Digelar oleh Dinas P3AP2KB di Aula Perpustakaan Daerah, Kamis (31/7/2025), kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan bagian dari strategi besar untuk menghadirkan perencanaan dan penganggaran yang benar-benar berpihak dan responsif terhadap semua kelompok, laki-laki, perempuan, hingga anak-anak.
“Kesetaraan gender bukan hanya konsep, tapi harus diwujudkan melalui data yang akurat. Tanpa itu, sulit menilai apakah kebijakan kita adil atau bias,” ujar dr. Lina Rombe, Kepala Dinas P3AP2KB.
Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Yeremia T. Marewa yang membuka kegiatan ini, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan yang berkeadilan.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran kita dalam perencanaan pembangunan yang adil, termasuk memastikan kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan daerah,” jelasnya.
Selama ini, kebijakan publik kerap terjebak dalam angka makro yang tak memotret realitas sosial. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kesenjangan, siapa yang terlayani, siapa yang tertinggal.
Meisy S.B. Papayungan, Kepala Bidang PPPA Provinsi Sulsel, menegaskan bahwa data gender juga merupakan indikator global dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kita tidak akan mencapai keadilan dan kesetaraan gender jika indikator-indikatornya tidak menunjukkan perbaikan. Data yang akurat adalah dasar untuk memastikan setiap kebijakan berpihak pada perempuan, anak, dan laki-laki secara adil,” jelasnya
Namun, pengelolaan data yang baik membutuhkan kapasitas SDM yang kuat dan integrasi lintas sektor. Daud Lolang, salah satu narasumber, menggarisbawahi tantangan ini.
“Permasalahannya bukan hanya regulasi, tapi kemampuan untuk membaca, mengolah, dan menghubungkan data antar sektor. Di situlah kuncinya.”
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran program pemerintah.
Melalui analisis gender yang komprehensif, PPRG bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang adil dan merata bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, serta mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.
Diskominfo-SP - 2025
